Korupsi Indonesia mirip korupsi Rusia

30 Jan 2009

sumber: detik.com

Maraknya korupsi di Indonesia dan Rusia terdapat kemiripan.
Perubahan sistem kenegaraan dari sentralistik menjadi demokratis membawa dampak negatif munculnya korupsi.

Demikian kesimpulan umum dari diskusi Pemberantasan Korupsi yang digelar di KBRI Moskow oleh Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Moskow di Rusia (PERMIRA).

Dalam kehidupan bernegara masyarakat Rusia, saat ini sedang terjadi suatu proses legislasi untuk pemberantasan korupsi.
Ini semua karena perubahan masyarakat menjadi demokratis dan liberal seolah tidak mampu diantisipasi oleh peraturan yang berlaku pada masa Uni Soviet.
Meskipun perubahan tersebut telah berlangsung cukup lama, namun mempersiapkan peraturan-peraturan menjadi sesuatu yang sangat kompleks.

Menurut salah satu pembicara, Dr. Sartoyo, korupsi di Rusia banyak terjadi dilakukan oleh orang-orang yang mengerti celah-celah aturan yang masih semrawut saat ini.

Sebagain dari merekalah yang kemudian bisa kaya mendadak secara cepat.
Selain itu, korupsi juga dilakukan oleh kelompok yang tidak pandai tetapi memiliki peluang korupsi, yakni para polisi dan pekerja pabean.
“Mereka lebih berani karena saat ini Rusia sudah tidak mengenal lagi hukuman mati,” kata Sartoyo.

Di sisi lain, Indonesia yang juga menuju negara demokratis yang mapan, terus menghadapi masalah korupsi.
Angan-angan masyarakat bahwa sistem demokratis yang dibangun setelah ambruknya tembok Orde Baru tidak serta merta membuahkan masyarakat yang adil dan makmur.

Terdapat suatu masa transisi yang cukup lama agar sistem yang terbangun bisa mapan.
“Pemilu yang sangat demokratis sering ternodai dengan money politics sehingga impinan mayarakat tetap sebatas impian,” ujar pembicara lainnya, M. Aji Surya.

Yang menarik adalah, pembangunan hukum untuk mengansitipasi pelanggaran hukum korupsi di Rusia sedang dibuat.
Saat ini, Presiden Medvedev telah membentuk satu unit khusus untuk pemberantasan korupsi dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi.

Bahkan Medvedev memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan masalah peradilan.
Dengan demikian, maka Indonesia boleh dibilang lebih maju dalam menghadapi masalah korupsi.

Untuk mengatasi masalah korupsi maka sangat disarankan agar KPK tidak dijadikan ujung tombak bagi penegakan hukum di Indonesia, melainkan harus memaksimalisasi sistem peradilan, pembenahan sistem dan pelaksanaan hukum (law enforcement).

“Kalau selama ini korupsi banyak dilakukan oleh mereka yang disebut mafia peradilan, maka pembenahan yang paling penting justru di wilayah ini,” tambah Raymond, salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum RUDN yang turut menjadi pembicara.

Lebih lanjut disebutkan bahwa pemilu tahun depan menjadi cara yang baik bagi pembangunan Indonesia secara integratif.
Hendaknya masyarakat jangan sampai salah pilih.


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post